Dede Yusuf Mengurai Permasalahan PPDB, Daya Tampung Sekolah Belum Memadai

05-07-2024 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menjadi narasumber pada acara dialektika demokrasi di Ruang PPIP. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan konsep zonasi dinilai tidak bisa mengatasi permasalahan sekolah saat ini. Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah jenjang-perjenjang pendidikan kini tidak sama dengan jumlah siswa di jenjang sebelumnya. 


Ia menyadari, selama ini jumlah siswa tak sebanding dengan daya tampung sekolah. “Jadi kalau kita berbicara SD, jumlahnya katakanlah misalnya 5 juta siswa. SMP hanya sanggup menampung mungkin hanya 3 juta siswa. Maka ada dua juta lainnya yang akhirnya boleh dikatakan belum tentu mendapat sekolah. Demikian juga SMP menuju kepada SMA jumlah sekolahnya kurang,” papar Dede di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).


Politisi Fraksi Partai Demokrat ini pun mengungkapkan, anggapan adanya sekolah favorit menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan pemerintah daerah memenuhi kualitas guru dan fasilitas pendidikan bagi siswa. "Apa sih yang disebut favorit atau tidak favorit itu banyak, salah satunya adalah sarana-prasarana akses gurunya lalu kemudian juga mungkin ruang belajar dan lain-lain,” papar Dede.


Menurutnya penerimaan siswa di sekolah favorit dengan nilai pun masih dianggap tidak adil, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerima. Dia memaparkan masih banyak orang yang ingin mengejar sekolah-sekolah favorit walaupun saat ini sudah dizonasikan tapi realitanya sekolah favorit masih tetap jadi sasaran siswa atau pun orang tua siswa.


"Padahal harapannya adalah dengan sistem PPDB dan zonasi ini sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa," jelas Dede.


PPDB dengan konsep zonasi selama 8 tahun terakhir dianggap oleh banyak pihak merupakan konsep yang gagal, permasalahan ini lah yang menjadi topik pembicaraan dalam Dialektika Demokrasi dengan tema 'Mencari Solusi Menuju PPDB yang Transparan dan Efektif.' Tampil juga pembicara lainya Pengamat Pendidikan Asep Sapaat, Praktisi Media Friederich Batari dan Asep Subagyo. (ssb/aha)  

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...
80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan
14-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh...
Komisi X Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum sebagai Pendidikan Karakter Anak
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pelarangan gim Roblox bagi anak-anak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kembali membuka...